Praperadilan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan

Dalam dunia hukum, terdapat sederet terminologi dan rangkaian yang biasanya terdengar kompleks oleh orang awam. Salah satu terminologi yang krusial untuk dipahami ialah praperadilan. Praperadilan bukan semata jargon hukum belaka. Ia merupakan mekanisme vital dalam sistem peradilan yang berfungsi guna melindungi hak-hak individu dari tindakan kesewenangan aparat penegak hukum. 

Dalam tulisan ini, kita bakal mengeksplorasi ihwal praperadilan, ruang lingkupnya, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan, serta upaya hukum yang dapat direalisasikan terhadap putusan praperadilan.

1. Definisi Praperadilan 

Dalam dunia hukum Indonesia, praperadilan merupakan suatu rangkaian hukum yang menyuguhkan wewenang kepada Pengadilan Negeri (PN) guna memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya tindakan penegak hukum. Tindakan tersebut dapat berupa penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, dipaparkan bahwa praperadilan bermuara guna melindungi hak-hak individu supaya tidak menjadi korban dari tindakan kesewenangan aparat penegak hukum.

Coba bayangkan, situasi di mana Akbar Anshari ditangkap tanpa alasan yang jelas atau tanpa berpedoman pada rangkaian yang betul. Dalam kasus demikian, eksistensi praperadilan hadir sebagai pelindung. Praperadilan menyuguhkan opportunity kepada Akbar Anshari guna mempertanyakan keabsahan tindakan tersebut di hadapan Pengadilan. Dalam hal demikian, praperadilan ini berfungsi sebagai jembatan antara HAM dan kekuasaan negara.

2. Ruang Lingkup Praperadilan 

Ruang lingkup praperadilan, cukup luas. Akan tetapi, ia tetap terfokus pada sederet aspek krusial. Praperadilan ini dapat diaplikasikan guna menilai sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan seseorang. Umpamanya, bila Akbar Anshari sebagai tersangka merasa bahwa penahanannya tidak selaras dengan ketentuan hukum. Maka, ia dapat mengajukan permohonan praperadilan. Sebelum Pengadilan mengambil keputusan, Pengadilan terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti dan argumentasi dari kedua belah pihak.

Bukan hanya itu, praperadilan turut pula menyuguhkan space bagi seseorang guna meminta ganti rugi atau rehabilitasi, bila mana ia merasa dirugikan akibat tindakan hukum yang tidak sah. Ini merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa keadilan bukan semata tegak bagi mereka yang terbukti bersalah, melainkan pula bagi mereka yang menjadi korban dari kesalahan prosedular.

3. Pihak yang Dapat Mengajukan Praperadilan 

Lantas, siapa yang dapat mengajukan permohonan praperadilan? Secara umum, terdapat beberapa pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan:

a. Tersangka

Tentu saja, tersangka merupakan pihak prioritas yang dapat mengajukan permohonan praperadilan, bila mana ia merasa bahwa tindakan penahanan atau penangkapan terhadap dirinya tidak sah.

b. Keluarga Tersangka 

Keluarga dari tersangka, turut pula punya hak guna mengajukan permohonan praperadilan atas nama tersangka. Biasanya, keluarga merupakan orang pertama yang sadar akan adanya pelanggaran hak-hak anggota keluarganya.

c. Penyidik dan Penuntut Umum 

Dalam kasus tertentu, penyidik atau penuntut umum turut pula dapat mengajukan praperadilan terkait sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan.

d. Pihak Ketiga

Selain dari tiga di atas, pihak ketiga seperti saksi korban, turut punya hak guna mengajukan permohonan, bila mana ia merasa hak-haknya dilanggar.

4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan 

Pasca memahami apa itu praperadilan, ruang lingkupnya, dan siapa saja yang dapat mengajukan praperadilan, maka kita paripurnakan dengan mengulik ihwal apa yang terjadi pasca putusan dikeluarkan oleh Pengadilan. Putusan dalam rangkaian praperadilan, punya ketentuan spesifik dalam upaya hukum. 

Secara umum, putusan ini tidak dapat diajukan banding. Kecuali, untuk putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam hal demikian, permohonan banding, mesti diajukan ke Pengadilan Tinggi (PT) dan bakal diputuskan sebagai tingkat akhir.

Hal tersebut mempertontonkan betapa krusialnya keputusan dalam rangkaian praperadilan. Sebab, sekali Pengadilan menyuguhkan putusan, maka keputusan tersebut bersifat final (inkrah) dan mengikat. Akan tetapi, ada pengecualian tertentu perihal aspek penghentian penyidikan.

Dapat digeneralisasikan bahwa dengan memahami seluruh aspek-aspek di atas, ihwal praperadilan—mulai dari definisi hingga upaya hukum terhadap putusannya, kita dapat melihat betapa krusialnya mekanisme ini dalam merawat keadilan di Indonesia. Praperadilan bukan semata rangkaian hukum belaka. Ia merupakan instrumen perlindungan HAM yang memastikan bahwa setiap individu punya opportunity guna membela diri dari tindakan kesewenangan aparat penegak hukum.

Dalam dunia yang kian kompleks ini, pemahaman ihwal hak-hak kita sebagai warga negara sangatlah krusial. Praperadilan memberi harapan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan. Walaupun, ada tantangan dalam sistem peradilan pidana kita.